Metro, metrouniv. ac. id – Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung tengah mempersiapkan pendirian Ma’had Jami’ah sebagai bagian dari pelaksanaan amanah Kementerian Agama Republik Indonesia dan penguatan identitas kampus keislaman. Ma’had Jami’ah dipandang sebagai elemen penting dalam membina karakter, spiritualitas, dan keilmuan mahasiswa, sekaligus menjadi ciri khas utama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia.
Rencana ini bukan hal baru. Cikal bakal Ma’had Jami’ah pernah dirintis pada tahun 1998 saat lembaga masih berstatus STAIN, meski kemudian terhenti. Upaya serupa kembali muncul pada masa IAIN, namun masih dalam bentuk kemitraan dengan pesantren-pesantren sekitar kampus. Kini, setelah bertransformasi menjadi universitas, pimpinan bertekad menghadirkan Ma’had secara mandiri dan resmi sebagai bagian dari struktur kelembagaan.
Wakil Rektor III, Prof. Dr. Akla, yang membawahi bidang kemahasiswaan dan Ma’had, menegaskan bahwa pendirian Ma’had merupakan perintah langsung dari Kementerian Agama. Ia menyampaikan bahwa kemungkinannya untuk mengarahkan sebagian mahasiswa penerima KIP Kuliah untuk menjalani pembinaan di Ma’had kampus sendiri.
Gagasan ini mendapat dukungan luas dari pimpinan universitas. Ia juga menyampaikan keinginan Rektor bahwa jika perintisan dimulai tahun ini, maka tahun depan UIN sudah dapat mengajukan bantuan pembangunan Ma’had kepada Kementerian PUPR. Kepala Biro AUAK, Dr. Supardi, juga menegaskan bahwa secara prinsip regulasi di Direktorat Pendidikan Islam Kemenag memang mengarahkan seluruh PTKI memiliki Ma’had Jami’ah. Untuk UIN Jusila sendiri capaian awal cukup dengan pembinaan keagamaan yang mencakup kemampuan dasar seperti menjadi imam, muadzin, berdakwah, dan jika mungkin memahami kajian-kajian Islam klasik.
Dukungan teknis juga datang dari Wakil Rektor I, Prof. Dr. Dedi Irwansyah, yang menyoroti pentingnya kurikulum Ma’had yang adaptif dengan latar belakang mahasiswa. Sementara Wakil Rektor II, Dr. Yudiyanto, menegaskan bahwa kesiapan sarana-prasarana harus dikalkulasi secara realistis, termasuk kuota hunian dan fasilitas dasar yang dibutuhkan. Potensi lahan dinilai masih mencukupi untuk mendukung rencana kedepan tersebut.
Namun demikian, catatan kritis juga mengemuka dalam rapat koordinasi. Beberapa pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ketidaksiapan fasilitas Ma’had justru menyulitkan lembaga dalam merekrut dan mempertahankan mahasiswa. Sejumlah penerima KIP memilih mengundurkan diri karena diwajibkan tinggal di Ma’had mitra yang belum memenuhi standar kenyamanan dan pembinaan. Isu itu rentan ditengah tren penurunan jumlah mahasiswa. Kekhawatiran juga muncul terkait rencana pemanfaatan ruang kuliah untuk dijadikan tempat tinggal, yang justru berpotensi memperparah keterbatasan ruang belajar di fakultas.
Para pimpinan sepakat bahwa konsep Ma’had perlu dirumuskan secara jelas dan realistis—baik dari sisi sarana, program, kurikulum, maupun skema mahasiswa yang terlibat. Keberadaan Ma’had Jami’ah diharapkan menjadi bagian dari solusi peningkatan mutu kampus, bukan sebaliknya. Niat baik mendirikan Ma’had harus diiringi dengan kesiapan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara internal maupun di mata masyarakat.
Meski tantangan tetap ada, seluruh pihak mendukung kehadiran Ma’had Jami’ah sebagai simbol komitmen UIN Jurai Siwo Lampung untuk terus menguatkan peran sebagai perguruan tinggi keagamaan yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai keislaman. (Lk)
