metrouniv.ac.id – 02/01/2024 – 20 Jumadil Akhir 1445 H
Dr. Mukhtar Hadi, M.Si. (Direktur Pascasarjana IAIN Metro)
Awal tahun baru Miladiyah (Masehi) merupakan saat yang istimewa bagi keluarga besar Kementerian Agama. Setelah masyarakat di seluruh penjuru dunia gegap gempita merayakan tahun baru pada dua malam sebelumnya, Kementerian Agama, tepatnya tanggal 3 Januari merayakan milad kelahirannya. Penegasan tentang lahirnya kementerian Agama ini sebagaimana telah diputuskan pemerintah Republik Indonesia di masa pemerintahan Kabinet Sjahrir II dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharam 1365 H). Bunyi Ketetapan Pemerintah tersebut: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.
Disarikan dari berbagai sumber, terutama sumber utama Kementerian Agama, usulan pembentukan Kementerian Agama sebenarnya sudah disuarakan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 11 Juli 1945 oleh Muhammad Yamin. Namun, usulan tersebut belum dianggap mendesak sehingga Kementerian Agama belum juga dibentuk. Pada waktu itu, keputusan tidak dibentuknya Kementerian Agama mengecewakan golongan Islam karena merasa sudah berkorban dengan menghilangkan tujuh kata di Piagam Jakarta yang merupakan rancangan dari pembukaan UUD 1945.
Gaung pembentukan Kementerian Agama kembali bergema pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945. Sidang pleno dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Agama, dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kemenag disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi. “Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri,” kata sang juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, dikutip dari situs resmi Kementerian Agama.
Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan pembentukan Kementerian Agama mendapat perhatian pemerintah. Pada mulanya terjadi diskusi apakah kementerian itu dinamakan Kementerian Agama Islam ataukah Kementerian Agama. Namun akhirnya diputuskan agar menggunakan nama Kementerian Agama.
Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rasjidi merupakan tokoh Muhammadiyah yang terkenal atas jasa diplomasinya ke negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.
Berdirinya Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah. Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.
Pada tanggal 3 Januari 2024 ini, Kementerian Agama kembali memperingati Hari Amal Bakti (HAB) yang ke-78, itu artinya sudah tujuh puluh delapa tahun Kementerian agama melayani negeri dan umat, menjaga kerukunan umat beragama, memastikan hak-hak keagamaan warga negara terpenuhi, serta menjaga dan melestarikan paham keagamaan moderat tetap kokoh berdiri mengejawantahkan agama sebagai rahmatan lil ‘alamiin.
Tema HAB Kemenag ke-78 tahun 2024 ini adalah Indonesia Hebat Bersama Umat. Sebagaimana dinyatakan oleh Gusmen, Yaqut Cholil Qoumas, bahwa semangat ‘Indonesia Hebat Bersama Umat’ ini terinspirasi dari sebuah kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan kerukunan umat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Apalagi, HAB ke-78 diperingati dalam suasana Pemilu. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa perbedaan pilihan tidak boleh merusak kebersamaan umat. Sebab, kebersamaan umat itulah kunci menuju Indonesia hebat.
Lebih lanjut Gusmen mengatakan “Kami juga memilih logo HAB ke-78 dengan motif Batik Kawung. Warnanya didominasi hijau dan ungu. Logo ini ingin menyampaikan pesan bahwa Kemenag ingin terus melaju tanpa melupakan asal usulnya (Batik Kawung), saling gotong royong dan menguatkan, mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila. Warna hijau melambangkan ketenangan, kedamaian, dan kesegaran. Sementara warna ungu mewakili kebijaksanaan dan spiritualitas”.
Semoga apa yang menjadi harapan dan ketetapan Kementerian Agama tersebut menjadi inspirasi yang tiada pernah henti bagi keluarga besar kementerian agama dalam berbakti dan mengabdi untuk umat dan negeri. Selamat memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78. Indonesia Hebat Bersama Umat. (mh.02.01.24)
Sumber Referensi:
